Fokus Covid-19, Pemerintah Tunda Pembangunan Ibu Kota Baru

Fokus Covid-19, Pemerintah Tunda Pembangunan Ibu Kota Baru
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa

CAKRADUNIA.CO, Jakarta - Pemerintah menyatakan rencana pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur ditunda. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan hal itu dilakukan karena pemerintah masih fokus pada penyelesaian pandemi covid-19.

"Mengenai ibu kota negara, terutama untuk komunikasi pada tim rumusan koordinasi. Sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di-hold," kata Suharso dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI, di Kompleks Parlemen seperti dikutip dari Antara, Rabu (9/9).

Ia tak merinci sampai kapan penundaan dilakukan. Ia hanya mengatakan meskipun ditunda namun proses dukungan pada tim komunikasi dan koordinasi strategis tetap mendapat alokasi anggaran pada tahun depan.

Sementara itu Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi atau Awiek menghormati keputusan pemerintah untuk menunda rencana pemindahan tersebut.

"Dengan menunda pemindahan ibu kota, maka pemerintah dapat merealokasi anggaran pada sektor penanganan ekonomi pasca covid-19," kata Awiek. 

Dia menilai sikap pemerintah tersebut menunjukkan empati atas kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat yang kini tengah tertekan corona.

Awiek mengatakan untuk selanjutnya jika pemerintah mau melanjutkan rencana pemindahan ibu kota maka harus dilakukan setelah perekonomian pulih. "Dan juga dilakukan secara mendalam, seksama dan hati-hati," ujarnya.

Pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara , Kalimantan Timur.

Dalam fase penyusunan masterplan, pemerintah menyiapkan desain kota, desain gedung, dasar aturanm hingga penyediaan lahan. Sampai akhirnya, fase pembangunan infrastruktur dilakukan mulai akhir 2020.

"2020 akhir mulai konstruksi, kami harapkan paling lambat 2024 proses pemindahan sudah dilakukan. Pemindahannya akan ada tahapannya, tentu nanti kami detailkan progres pembangunannya," ujar eks Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pada 2019 lalu.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menambahkan pembangunan infrastruktur dilakukan dengan tiga klaster. Pertama, mendesain kawasan sendiri dan menentukan tata ruang yang akan rampung pada 2020.

Kedua, prasarana dasar seperti jalan dan air, termasuk pembangunan bendungan. "Kami sudah dapat beberapa lokasi bendungan dan disiapkan untuk melayani ibu kota negara ini," sebut Basuki.

Ketiga, membangun gedung pemerintahan sendiri dengan memenuhi kebutuhan struktural.

"Konstruksinya kira-kira memakan waktu tiga sampai empat tahun untuk selesaikan jalan, waduk, air, sanitasi, dan gedung-gedung. Target misalnya 2023-2024 akan mulai ada pergerakan ke sana. Insyaallah dengan jadwal ini mudah-mudahan masih bisa kami tangani," papar Basuki

 (Antara)

Komentar

Loading...