Duplik Penasehat Hukum Fitriadi Lanta: Penuntut Umum Diduga Menerima Sesuatu

Duplik Penasehat Hukum Fitriadi Lanta: Penuntut Umum Diduga Menerima Sesuatu
ajubir Penasehat Hukum Pujiaman SH

CAKRADUNIA.CO, Meulaboh - Sidang perkara Fitriadi bin alm Lanta yang diduga melakukan tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 UU ITE (Dakwaan Primer)  dan/atau diduga melanggar Pasal 14 UU No. 1 tahun 1946 tentang Paraturan Hukum Pidana yang menuduh Fitriadi menyebarkan video hoaks yang mengakibatkan keonaran dalam masyarakat (Dakwaan Subsidier) di Pengadilan Negeri Meulaboh dengan perkara Nomor : 50/Pid.Sus/2020/PN Mbo yang sekarang masuk dalam agenda duplik penasehat hukum.

Penasehat Hukum Fitriadi dari kantor Yayasan Advokasi dan Keadilan Aceh  (YLBH AKA) distrik Aceh Barat Daya, Rahmat, Sy., CPCLE, Zulkifli, SH. dan Pujiaman, SH. dalam agenda sidang pembacaan dupilk penasehat hukum Fitriadi hanya dihadiri dua orang Penasehat Hukum, Zulkifli, SH dan Pujiaman, SH.

Dalam dupliknya, penasehat hukum Fitriadi membalas poin-poin dalam Replik JPU pada persidangan lalu secara satu persatu. Diantaranya penasehat hukum Fitriadi menduga bahwa JPU menerima sesuatu dari pihak-pihak tertentu, sehingga memperlihatkan hasrat birahi JPU untuk memenjarakan terdakwa.

“Selain itu JPU kurang analisa yuridis untuk menjerat Fitriadi dimana seharusnya JPU harus men-juncto-kan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan Pasal 310 KUHP, sehingga unsur pencemaran nama baik dalam pasal yang didakwakan JPU tersebut lemah,”kata jubir penasehat hukum Pujiaman, SH dalam keterangan tertulis kepada media ini, Kamis (15/10).

Menurutnya, duplik penasehat hukum terdakwa Fitriadi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari eksepsi, pleedoi yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Meulaboh, Rabu (14/10/20) tersebut juga mencantumkan bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadirkan bukti Palsu yang berupa screenshot (tangkap layar), sehingga perolehan alat bukti yang sah menurut hukum menjadi cacat.

Selain permohonan untuk kebebasan terdakwa Fitriadi, kepada majelis hakim, penasehat hukum terdakwa juga meminta agar majelis hakim membuat penetapan untuk menetapkan JPU sebagai tersangka yang telah menyebar fitnah dengan mendakwakan Fitriadi dengan dakwaan subsidier dengan Pasal 14 UU No. 1 tahun 1946. Dimana menurut keterangan ahli bahasa yang dihadirkan JPU menyebutkan terlepas dari unsur benar atau salahnya JPU yang mendakwakan terdakwa mengandung celaan.

“Sehingga kami penasehat hukum terdakwa atas keterangan ahli tersebut, menduga bahwa Jaksa penuntut telah melakukan praktek pelanggaran hukum dengan cara menyerang kehormatan terdakwa,”kata Pujiaman, SH.

Duplik yang berjumlah 16 halaman tersebut  pada intinya penasehat hukum memohon kepada majelis hakim untuk membebas Fitriadi dari dakwaan dan tuntutan JPU, karena video yang diteruskan Fitriadi merupakan kejadian yang sebenarnya sesuai dengan fakta tentang tindakan pidana penganiayaan dan pengroyokan terhadap Zahidin alias Tgk Jenggot.[re]

Komentar

Loading...