Dua Fraksi DPRK Nagan Raya Tolak LPJ Bupati Jamin Idham

Dua Fraksi DPRK Nagan Raya Tolak LPJ Bupati Jamin Idham
Juri bicara Fraksi Aceh Raya Bersama (ARB) DPRK Nagan Raya, Ayu Sridewi saat membacakan laporan penolakan LPJ Bupati Nagan Raya tahun 2020. Dua dari tiga praksi menolak LPJ Bupati Jamin. Ist

CAKRADUNIA.CO, Suka Makmue - Dua Fraksi DPRK Nagan Raya masing-masing Fraksi Gosir (Golkar-SIRA) dan Faksi Aceh Raya Bersama (ARB) menolak Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bupati Nagan Raya Tahun Anggaran 2020 dan hanya Fraksi Demokrat yang menerimanya.

Penolakkan itu disampaikan dalam rapat Paripurna DPRK Nagan Raya, Kamis (8/7/21). Setelah dua fraksi menolak peserta sidang juga melakukan voting terbuka untuk menentukan sikap anggota DPRK terhadap LPJ Bupati Nagan Raya Tahun 2020.

Dalam voting tersebut dari 25 anggota dewan hanya 23 yang mengikuti voting dan dari hasil voting 13 menolak LPJ dan 10 orang menerima.

Juru bicara Fraksi ARB, Ayu Sridewi dalam laporan penolakan LPJ, meminta Bupati Jamin Idham segera mencopot dua kepala dinas dan Direktur RSUD SIM yang dinilai tidak bekerja semaksimal, sehingga banyak pekerjaan yang terbengkalai dan merugikan negara.

“Kami minta saudara  Bupati mencopot dua dinas, masing-masing Dinas Pertanian dan Peternakan , Disbudparpora dan Direktur RSDU SIM Nagan Raya. Kenapa dalam penempatan dokter tidak sesuai dengan nota dinas,”kata Fraksi ARB.

Selain itu dari hasil pansus di dinas Parpora Nagan Raya temukan sejumlah bangunan fisik berkualitas rendah, sehingga terindikasi kuat telah kerugian uang negara. Sorotan ini mendapatkan tanggapan serius semua  pihak, termasuk anggota fraksi partai di DPRK Nagan Raya.

“Atas temuan itu dan atas jawaban Bupati Nagan Raya tentang pendapat badan anggaran dalam pandangan umum kami dari fraksi-fraksi laporan hasil pansus DPRK Nagan Raya. Maka, kami menolak hasil laporan dan rancangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBK 2020,”lapor Ayu dari Fraksi ARB.

Sementara Fraksi Golkar-Sira (Gosir) melalui Teuku Abdul Rasyid SE meminta Bupati Jamin Idham dapat melakukan perbaikan dan evaluasi menyeluruh terhadap intansi-intansi yang menjadi sorotan dewan. 

“Kami nilai bupati belum mampu membangun komunikasi tingkat atas, baik provinsi maupun pusat,  sehingga banyak program-program yang belum teralokasi dalam Kabupaten Nagan Raya,”katanya.

Fraksi Gosir melihat selama ini, pembangunan di Nagan Raya tidak didukung usulan program yang positif dan inovatif  baik program kesehatan, budaya, pertanian dan lain-lain.  Selain itu,  bupati sampai sekarang belum bisa menertibkan kedisiplinan pegawai.

Sidang yang dipimpin Ketua DPRK Jonniadi. SE didampingi Wakil DPRK I Dedi Irmayanda.SP. MP. dan Wakil II Hj. Puji Hartini.ST.MM setelah beberapa kali skor diakhiri malam hari. Dalam sidang itu selain Bupati Nagan Raya Jamin Idham dan Wakil Bupati Chalidin juga dihadiri sekda dan para SKPK.[agus]

Komentar

Loading...