Dua Fraksi DPRK Aceh Barat Tolak LPJ Bupati Ramli MS

Dua Fraksi DPRK Aceh Barat Tolak LPJ Bupati Ramli MS
Wakil Ketua DPRK Aceh Barat H Kamaruddin didampingi Ketua DPRK Aceh Barat Samsi sedang menandatangani penerimaan LPJ Bupati Aceh Barat, Rabu (29/7) siang.

CAKRADUNIA.CO, Meulaboh – Dua Fraksi DPRK Aceh Barat degan tegas menolak Rancangan Qanun (Raqan) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (LPJ) Bupati Aceh Barat tahun 2019 dalam sidang paripurna ke-IV, Rabu (29/7/20) siang.

Dari lima Fraksi di DPRK Aceh Barat tiga fraksi utuh menerima, masing-masing Fraksi Partai Aceh, Fraksi Golkar dan Fraksi Persatuan Demokrat Sejahtera (PeDeS), sementara Fraksi Partai Amanat dan Fraksi Gerindra  menolak LPJ Bupati Ramli.

Sekretaris Dewan Mulyadi, SH kepada cakradunia.co, Rabu (29/7/20) usai sidang menjelaskan rapat paripurna pertanggungjawaban anggaran 2019 hasil tindak lanjut audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Aceh atas pelaksanaan anggaran pembangunan. 

Sebelum dilakukan pembahasan dalam paripurna, terlebih dahulu anggota DPRK telah turun ke lapangan untuk monitoring dan evaluasi sesuai daerah pemilihan masing-masing sehingga dapat disingkronkan dengan pembahasan pertanggungjawaban.

"Dalam sidang, Rabu 29 Juli tadi, Alhamdulillah ada tiga fraksi yang menerima LPJ secara utuh dan bulat,"  ungkap sekwan

Dua Fraksi lainnya menolak, satu Fraksi PAN dan Fraksi Gerindra. Namun, Fraksi Gerindra dalam pendapat akhir menolak setelah itu Ketua Fraksi Hermanto meminta waktu klarifikasi dan akhirnya dia secara pribadi menerima LPJ Anggaran 2019.

Ketua Fraksi Gerindra Hermanto dijumpai di ruang komisi secara tegas dirinya mengatakan bahwa Fraksi Gerindra menolak laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 2019, soal dirinya ada pertimbangan lain dalam sidang, itu hanya pendapat pribadi dirinya bukan fraksi.

"Fraksi Gerindra sudah final menolak Raqan LPJ Tahun 2019, itu jelas tidak bisa menerima," ujarnya

Dalam pendapat akhir jelas tidak bisa dirubah lagi, soal pendapat pribadinya itu untuk menghindari voting, karena fraksi satu lagi tidak ada.

“Kalau voting terjadi otomatis kalah, maka dirinya menghindari itu demi menyelamatkan anggota,” jelasnya

Alasan kedua fraksi menolak LPJ Bupati yang dituangkan dalam pendapat akhir hampir sama, diantara eksekutif telah banyak melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan anggaran 2019.

Selain itu, tidak harmonis pimpinan daerah dan banyak sekali mengabaikan aturan dalam kebijakan seperti pemecatan keuchik dan penempatan Aparatur Sipil Negara banyak yang menabrak peraturan. 

Fitriadilanta

iklan flayer Gub3

Komentar

Loading...