DPRK Desak Bupati Ramli Segera Gelar Pemilihan 224 Keuchik Pjs

DPRK Desak Bupati Ramli Segera Gelar Pemilihan 224 Keuchik Pjs
Ketua DPRK Aceh Barat, Samsi Barmi

CAKRDUNIA.CO, Meulaboh – Ketua DPRK Aceh Barat, Samsi Barmi mendesak Bupati Aceh Barat Ramli MS segera melakukan pemilihan langsung dan serentak 224 keuchik yang masih berstatus pejabat sementara (Pjs) dari 322 keuchik yang ada di Kabupaten Aceh Barat.

Menurut Samsi Barmi, perlu segera dilakukan pemilikan keuchik langsung (pilchiksung) untuk mengindari terjadinya konflik sosial di masyarakat, serta menghindari anggaran Dana Desa di korupsi. Sebab diketahui sebelumnya, ada sebanyak 229 keuchik di Aceh Barat diduga terlibat korupsi Dana Desa.

"Sekarang banyak sekali Pjs keuchik di Aceh Barat, pejabat sementara itu sangat tidak tepat dan perlu dilakukan pemilihan serentak sesegera mungkin agar tidak membiarkan keretakan hubungan sosial di masyarakat," ujar Samsi Barmi kepada media, Sabtu (30/1/2021).

Samsi yakin, dengan dilakukan pemilihan secara demokrasi, tentu tidak akan melahirkan masalah atau perselisihan karena keuchik bersaing secara terbuka. Berbeda dengan penunjukan Pjs keuchik, yang akan melahirkan banyak pro dan kontra karena orang yang ditunjuk tidak sesuai dengan keinginan masyarakat banyak di gampong.

"DPRK sudah banyak menerima keluhan dari tokoh masyarakat dan semuanya mengharapkan segera dilakukan pemilihan secara demokrasi atau pilkades," ungkap politisi Partai Aceh tegas.

Dia minta Pemkab Aceh Barat agar jangan terlalu lama membiarkan gampong-gampong dipimpin oleh Pjs keuchik. Karena semakin lama dibiarkan, maka akan semakin besar bias yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

"Dewan harus menggunakan hati nurani demi kesatuan dan persatuan masyarakat di gampong-gampong, supaya jangan terjadi perpecahan dan kelompok-kelompok. Sudah saatnya masyarakat berdemokrasi dengan baik sesuai dengan aturan dan undang-undang," ujar Samsi Barmi.

Pemilihan segera keuchik, tambahnya, juga bagian untuk menghindari potensi korupsi Dana Desa. Ia yakin, belum tentu semua Pjs keuchik fokus untuk pembangunan gampong.

“Karena ada sebagian oknum Pjs keuchik berfikir bagaimana menghabiskan Dana Desa karena mereka menganggap dirinya hanya menjabat sesaat. Berbeda dengan keuchik defenitif yang dipilih secara demokrasi, mereka tidak bisa sembarangan. Bisa diberhentikan dan bertanggung jawab penuh,” ujar Ketua DPRK Aceh Barat ini.

Sebelumnya, Inspektur Aceh Barat, Sirajulfata, mengungkapkan sebanyak 229 keuchik di Aceh Barat diduga terlibat korupsi Dana Desa, yang terjadi sejak tahun 2016 hingga 2020. Hal itu terungkap setelah tim auditor Inspektorat Kabupaten Aceh Barat melakukan audit ke gampong-gampong.

“Hasil audit tim auditor, dari 332 desa, sebanyak 229 desa di antaranya ditemukan adanya penyelewengan dana desa,” ungkapnya, Selasa (19/1/2021) dikutip serambinews.

Penyelewengan yang dilakukan para keuchik itu seperti pekerjaan fiktif, tidak mencukupi volume, dan pelanggaran hukum lainnya. Total kerugian negara ditaksir mencapai Rp 18 miliar. Dari jumlah itu, baru sebesar Rp 5 miliar yang sudah dikembalikan.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Barat, Erni Wanti, Sabtu (30/1/2021) menjelaskan, bahwa pelaksanaan pilkades atau pilchiksung saat ini masih terkendala anggaran dan pandemi Covid-19.

“Pelaksanaan Pilkades masih terkendala anggaran. Karena di kabupaten belum ada persediaan, sedangkan anggaran desa masih belum memadai, ditambah lagi desa harus mengalokasikan BLT selama 12 bulan di tahun 2021,” jelas Erni Wanti.[si]

Komentar

Loading...