DPRA Tolak LPJ Gubernur Aceh, Sekda Taqwallah Diminta Segera Diganti

DPRA Tolak LPJ Gubernur Aceh, Sekda Taqwallah Diminta Segera Diganti
Suasana sidang pendapat akhir fraksi DPRA tentang LPJ Gubernur Aceh tahun 2020 yang ditolak dewan. Ist

CAKRADUNIA.CO, Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh akhirnya menolak Rancangan Qanun Laporan Penangungjawaban (LPJ) pelaksanaan penggunaan Anggaran Pendapata Belanja Aceh (APBA) 2020 untuk dijadikan Qanun Aceh yang disampaikan Gubernur Aceh Nova Iriansyah Maret 2021 lalu.

Penolakan tersebut diambil setelah mendengar pendapat akhir Fraksi-Fraksi di DPRA pada sidang paripurna, Jumat (20/8/2021) malam hingga Sabtu (21/8/21) dini hari.

Dari sembilan Fraksi yang ada di DPRA, lima Fraksi menyatakan dengan tegas menolak Rancangan Qanun tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2020 untuk diqanunkan, dan empat Fraksi setuju LPJ APBA 2020 diqanunkan.

Kelima Fraksi yang menolak itu adalah Fraksi PPP, Fraksi PA, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, dan Fraksi PNA. Sedangkan empat fraksi yang menerima masing-masing  Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PAN dan Fraksi PKB/PDA

Fraksi PPP yang dibacakan oleh Tgk H Attarmizi mengatakan pengunaan dana refocussing tidak pernah sekali pun berembuk dengan DPRA. Padahal sejak awal sudah ada kesepakatan untuk dibahas bersama, namun dalam perjalanannya pemerintah melenggang sendiri.

PPP juga menilai, pemerintah belum mampu mewujudkan reformasi birokrasi sesuai RPJM dan meminta Sekda Taqwallah segera diganti dengan figur yang lebih baik. Alasan mereka, sebagai ketua TAPA, Sekda Aceh tidak mampu membangun harmoni dengan DPRA dan Forkopimda.

Empat Fraksi yang menolak juga menohok kinerja eksekutif, seperti yang disampaikan jubir  Partai Aceh (PA) yang dibacakan Khalili (Wakil Ketua Juru Bicara Fraksi PA). Dia menilai banyak pelanggaran peraturan perundang-undang pada pelaksanaan APBA 2020 dan meminta Sekda bertanggungjawab sehingga Sekda Aceh wajib diganti.

Sedangkan Fraksi Gerindra yang dibacakan Jubir Ridwan Yunus. Fraksi Gerindra meminta Gubernur Aceh untuk mengembalikan kerugian negara akibatkan penetapan staf khusus, penasehat khusus dan tim kerja Gubernur yang berjumlah Rp 6 miliar lebih.

Sementara Fraksi Golkar yang dibacakan Muhammad Rizki. Dia menyatakan besarnya Silpa sebagai akibat dari rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya angka penganguran dan bertambahnya angka kemiskinan.

Selain itu Golkar menilai penggunaa dana refocussing tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti pembelian mobil dinas dan rehab Gedung Gubernur Aceh.

Golkar juga meminta segera dilakukan penertiban kenderaan dinas dengan mengeluarkan perturan tentang penggunaan kenderaan dinas, agar ada kepastian pejabat struktural apa saja yang boleh menggunakan secara melakat dengan jabatan dan juga fungsional di lingkup Pemerintah Aceh.[md]

Komentar

Loading...