DPRA : Izin Tambang Masih Jadi Kewenangan Pemerintah Aceh

DPRA : Izin Tambang Masih Jadi Kewenangan Pemerintah Aceh
Ketua Komisi II DPRA, Irpannusir didampingi anggota komisi dan Kepala ESDM Aceh, Mahdinur saat memberi keterangan pers di ruang rapat komisi DPR Aceh, Senin (22/6/2020). Foto/SI

CAKRADUNIA.CO, Banda Aceh  - DPR Aceh menyebutkan Pemerintah Aceh bersyukur karena kewenangan Aceh dalam mengeluarkan izin pertambangan tidak dicabut, setelah Presiden Jokowi telah  menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba pada 10 Juni 2020.

Penjelasan  itu disampaikan Ketua Komisi II DPRA, Irpannusir SE SAg MIKom dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Aceh. Karena sejak dari awal  pembahasan undang-undang itu, Pemerintah Aceh sudah mengingatkan pemerintah pusat tentang kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam.

"Kita ucapkan Alhamdulillah karena kewenangan Aceh untuk pemberian izin pertambangan dalam UU Pemerintah Aceh tidak dicabut, malah diperkuat," kata Irpannusir didampingi anggota dan Kepala ESDM Aceh, Mahdinur dalam konferensi pers di ruang rapat komisi, Senin (22/6/2020).

Informasi ini, kata Irpannusir, perlu disampaikan kepada masyarakat karena ada sebagian menilai kewenangan Aceh dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) Aceh sudah diambil alih oleh pusat. Ternyata, dugaan tersebut tidak terbukti dan bahkan pusat memperkuat aturan itu melalui Pasal 173A UU Tentang Pertambangan Minerba. 

Pasal 173A disebutkan, ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut.

"Sedangkan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh ada diatur mengenai kewenangan Aceh mengelola sumber daya alam. Jadi kita mengapresiasi pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh, khususnya Dinas ESDM Aceh yang sudah mengingatkan pemerintah pusat soal kewenangan ini," ujar politisi PAN ini.

Kadis ESDM Aceh, Mahdinur juga mengapresiasi pemerintah pusat karena sudah memasukan Pasal 173A dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Artinya, pemerintah pusat tidak melangkahi UU Kekhususan Aceh.

"Dalam pasal tersebut jelas disebutkan bahwa ketika satu provinsi mempunyai  kewenangan khsusus tentang sumber daya alam termasuk minerba maka UU ini tidak berlaku. Ini pemahaman yang sudah kita kaji dengan Biro Hukum Setda Aceh. Karena kita sudah punya UU sendiri maka kita tidak ikut UU tersebut," ungkap dia.

Jika terkait norma standar prosedur, tambahnya, Pemerintah Aceh tetap mengikuti aturan secara nasional.

“Misalnya dalam pengeluaran izin pertambangan apa saja syaratnya,  itu dijelaskan dalam UU Pertambangan Minerba. Sedangkan yang kita bicarakan tadi,  itu kontek kewenangannya saja," tutup Irpannusir.(si)

Komentar

Loading...