DPR Reses, Jokowi Didorong Buat Perppu Revisi UU ITE

DPR Reses, Jokowi Didorong Buat Perppu Revisi UU ITE
Ilustrasi.net

CAKRADUNIA.CO, Jakarta - PKS mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait UU ITE. PKS beralasan proses revisi UU ITE akan memakan waktu cukup lama.

"Kalau memang presiden merasa proses ini terlalu lama, maka demi keadilan masyarakat banyak, bagus juga presiden mengeluarkan Perppu," kata Ketua DPP PKS, Sukamta, saat dihubungi, Kamis (18/2/2021).

Meski demikian, anggota Komisi I DPR RI ini menilai sebetulnya proses revisi UU ITE  juga bisa lebih cepat. Namun inisiatif itu harus dari pemerintah.

"Kalau presiden memerintahkan pemerintah berinisiatif merevisi UU ini, saya percaya akan berjalan cepat," ucapnya.

Sementara itu, dihubungi terpisah, anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Achmad Dimyati Natakusumah, menyebut pemerintah bisa mengeluarkan solusi jika revisi UU ITE terlalu lama dengan mengeluarkan Perppu. Namun, kata dia, itu sepenuhnya kewenangan Presiden Jokowi.

"(Solusi) Perppu, tapi kan itu goodwill presiden, (proses revisi) cukup lumayan lama apalagi DPR sedang reses," ujarnya.

Dimyati menyebut pemerintah tidak perlu mengganti seluruh UU ITE. Menurutnya Perppu untuk sementara bisa digunakan mengganti sejumlah pasal karet.

"Yang bersifat karet saja, yang membungkam kebebasan berpendapat dan kritik, serta kemerdekaan pers yang diprioritaskan direvisi," imbuhnya.

Diketahui hingga saat ini, DPR RI masih belum menentukan prolegnas prioritas 2021. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Willy Aditya, menyebut besar kemungkinan revisi UU ITE  masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun ini.

Willy mengatakan ada kemungkinan ada rapat bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta beberapa kali forum lobi antara Baleg DPR dan pemerintah.

"Itu sangat terbuka kemungkinan (masuk prolegnas prioritas 2021)," ujar Willy ketika dihubungi, Rabu (17/2).(dtk)

Komentar

Loading...