Ditambah Dakwaan Suu Kyi Bisa Ditahan Tanpa Batas Waktu

Ditambah Dakwaan Suu Kyi Bisa Ditahan Tanpa Batas Waktu
Seorang pengunjuk rasa menangis sembari membawa poster Aung SAn Suu Kyi dalam aksi di depan Bank Sentral di Yangon, Myanmar, Selasa (16/2). | EPA-EFE/NYEIN CHAN NAING

CAKRADUNIA.CO, Naypyitaw - Kepolisian Myanmar mengajukan dakwaan baru terhadap pemimpin de facto negara tersebut, Aung San Suu Kyi. Hal itu memungkinkan ketua Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) itu ditahan tanpa batas waktu tanpa pengadilan. 

Pengacara Suu Kyi, Khin Maung Zhaw, Selasa (16/2) mengatakan, kliennya didakwa melanggar Pasal 25 Undang-Undang Penanggulangan Bencana Alam. Hukuman maksimal untuk pelanggaran pembatasan Covid-19 adalah tiga tahun penjara. 

Namun, dakwaan baru memungkinkan Suu Kyi ditahan tanpa batas waktu yang ditentukan tanpa persidangan. Sebelumnya Suu Kyi telah didakwa atas kepemilikan walkie-talkie ilegal. 

Sementara, demonstrasi menuntut pembebasan Suu Kyi terus berlangsung di beberapa kota di Myanmar. Di Yangon, polisi memblokir jalan di depan Bank Sentral yang menjadi sasaran pengunjuk rasa. Telah beredar rumor di jejaring media sosial bahwa militer berusaha menyita uang mereka. 

Pengunjuk rasa membawa poster menentang kudeta militer dalam aksi di depan Kantor PBB di Yangon, Myanmar, Selasa (16/2/2021).  - (EPA-EFE/NYEIN CHAN NAING)

Kalangan biksu turut turun ke jalan. Mereka menggelar aksi di luar kantor perwakilan PBB di Myanmar. Sekitar 3.000 demonstran, kebanyakan pelajar, kembali ke jalan-jalan di Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar. Sambil membawa poster Suu Kyi, mereka menyerukan kembalinya demokrasi. 

Para pengunjuk rasa juga memblokir layanan kereta api di Yangon. Mereka memenuhi jalur kereta api di tengah terik matahari sambil mengangkat spanduk untuk mendukung gerakan pembangkangan sipil.

Aksi protes tersebut menghentikan layanan kereta api antara Yangon dan Mawlamyine. Seruan "Lepaskan pemimpin kami segera" dan "Kembalikan kekuatan rakyat" diteriakkan para demonstran.

Pada 1 Februari lalu, militer Myanmar melancarkan kudeta dengan menangkap Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa tokoh senior NLD. Kudeta dan penangkapan sejumlah tokoh itu merupakan respons militer Myanmar atas dugaan kecurangan pemilu pada November tahun lalu. 

Utusan Khusus PBB Christine Schraner Burgener berbicara dengan wakil kepala junta pada Senin (15/2). Dalam pembicaraan itu, Burgener mendesak agar junta militer memulihkan komunikasi dan menghormati demonstrasi. 

Pada Selasa, Duta Besar Cina untuk Myanmar Chen Hai mengatakan, perkembangkan di Myanmar saat ini bukan seperti yang diinginkan Cina. Dalam wawancara dengan media Myanmar yang diunggah ke akun Facebook, Chen mengatakan, tetap menjalin hubungan yang bersahabat baik dengan militer maupun mantan pemerintah sipil Myanmar. 

Chen menampik rumor yang menyebutkan Cina terlibat dalam kudeta 1 Februari. Cina, kata dia, tidak diberitahu sebelumnya tentang perubahan politik di Myanmar. 

Sebelumnya, beredar rumor tentang pesawat Cina yang mengangkut personel teknis dan pasukan Cina ke Myanmar. Pesawat-pesawat itu, Chen mengatakan, adalah pesawat kargo yang mengangkut barang ekspor, seperti ikan dan produk laut. 

Cina adalah mitra dekat Myanmar. Cina kerap mendukung Myanmar saat negara tersebut mendapat kritik tajam dari Barat. Namun, dalam sidang Dewan Keamanan PBB baru-baru ini, Cina mendukung seruan bersama pembebasan Suu Kyi dan prihatin atas status darurat yang ditetapkan militer Myanmar.   

Siap berkontribusi

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menekankan pentingnya transisi inklusif menuju demokrasi di Myanmar. Menurut dia, mekanisme kawasan harus dapat bekerja lebih baik untuk secara konstruktif membantu penyelesaian isu yang sulit ini. 

"Dari sejak awal Indonesia secara konsisten terus menyampaikan kesediaan untuk berkontribusi," ujarnya, Selasa. 

Retno berencana melakukan komunikasi dengan menlu Amerika Serikat dan menlu Cina untuk membahas isu Myanmar. Sebelumnya, ia telah menjalin pembicaraan dengan para menlu ASEAN, India, Australia, Jepang, Inggris, dan utusan khusus sekjen PBB. 

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Myanmar menyampaikan, sejumlah karyawan beserta keluarganya mulai meninggalkan negara itu di tengah potensi kekerasan akibat demonstrasi antikudeta. “Pada 14 Februari, Departemen Luar Negeri AS mengizinkan keberangkatan secara sukarela pegawai pemerintah AS nondarurat dan anggota keluarga mereka dari Burma,” mengutip keterangan tertulis Kedubes AS pada Senin (15/2) malam merujuk nama lain dari Myanmar.

Prajurit menghalangi pengunjuk rasa beraksi di depan Bank Sentral di Yangon, Myanmar,  Selasa (16/2). - (AP/Junji Kurokawa) 

Kedutaan Besar AS di Myanmar mengingatkan semua warganya terkait meningkatnya potensi kekerasan, berlanjutnya pembatasan telekomunikasi, dan terbatasnya penerbangan ke luar Myanmar. Namun demikian, Kedutaan Besar AS menyampaikan masih terus beroperasi hingga hari ini di Myanmar untuk memberikan layanan.

“Bagian Konsuler Kedutaan Besar AS Rangoon tetap buka dan menyediakan layanan warga Amerika secara rutin maupun darurat,” tulis Kedubes AS.

Pada Ahad (14/2), Kedutaan Besar AS mengeluarkan peringatan bagi warganya yang tinggal di Myanmar untuk tetap berlindung di rumah masing-masing. "Ada indikasi pergerakan militer di Yangoon dan kemungkinan gangguan telekomunikasi sepanjang malam antara jam 1 dini hari hingga 9 pagi," cuit Kedubes AS di Myanmar melalui Twitter.

Kedutaan besar AS, Inggris, negara-negara Uni Eropa, Kanada, dan 11 negara lainnya juga mengeluarkan pernyataan agar pasukan keamanan “menahan diri dari kekerasan terhadap demonstran dan warga sipil, yang memprotes penggulingan pemerintah sah mereka”.[rol]

Sumber : Reuters/Associated Press

Komentar

Loading...