Cadangan Migas Terbesar Kedua Dunia di Aceh, Harus Dikelola Sesuai UUPA

Cadangan Migas Terbesar Kedua Dunia di Aceh, Harus Dikelola Sesuai UUPA
Nasri Saputra alias Poen Che'k

CAKRADUNIA.CO, Banda Aceh - Pemuda Aceh, Nasri Saputra berharap cadangan gas alam besar, bahkan terbesar kedua di dunia, yang menurut kabar letaknya di kawasan lepas pantai Meureudu, Pidie Jaya harus dikelola sesuai dengan UUPA dan semangat MoU Helsinki.

Rencananya pengeboran mulai dilakukan pada 2021, pengeboran dilakukan pada bulan Agustus atau September tahun ini untuk memastikan jumlah cadangan  yang tersedia.

Nasri juga berharap Pemerintah Aceh bersama Perguruan Tinggi di Aceh segera mempersiapkan Prodi Teknik Perminyakan guna mencetak tenaga handal untuk mengisi peluang lowongan pekerjaan di perusahan-perusahaan eksplorasi gas bumi di Aceh dan Indonesia.

Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) harus berperan aktif dan bertanggungjawab baik secara moral maupun secara moril, serta memastikan pengelolaan migas Aceh sesuai amanat UUPA.

"Pasal 160 ayat 1 UUPA, menyebutkan Pemerintah Aceh memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan sumber daya migas bersama dengan Pemerintah Pusat," kata Poen Che'k sapaan akrab dari Nasri Saputra kepada media ini, Rabu, (10/02).

Dalam ayat 2 dalam pasal yang sama, tambah Poen Che'k, disebutkan bahwa untuk melakukan pengelolaan migas tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dapat menunjuk atau membentuk suatu badan pelaksana yang ditetapkan bersama.

"Dalam konteks pengelolaan migas nasional, khususnya menyangkut kewenangan dan keterlibatan daerah, ketentuan dalam UUPA ini sejatinya merupakan salah satu buah perjuangan Rakyat Aceh yang telah memakan waktu puluhan tahun dan merenggut ribuan korban jiwa," sebut Politisi Muda PDA yang saat ini menjabat Sekretaris Umum DPW Aceh Jaya.

Selain merujuk pada UUPA, pengelolaan Migas Aceh harus dan berdasarkan semangat Kesepakatan Helsinki, atau dengan kata lain nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005.

"Kesepakatan ini merupakan pernyataan komitmen kedua belah pihak untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Kesepakatan Helsinki memerinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi," tutup Nasri. [re]

Komentar

Loading...