Anggota DPRA Desak Plt Gubernur Aceh 'Rumahkan' Kepala Dinas Loyo

Anggota DPRA Desak Plt Gubernur Aceh 'Rumahkan' Kepala Dinas Loyo
Anggota DPRA Sulaiman SE. Foto/Serambinews/Hand Over

CAKRADUNIA.CO, BANDA ACEH - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Sulaiman SE minta Plt Gubernur Aceh Nova Irainsyah segera 'rumahkan' alias menggantikan para kepala SKPA atau kepala Biro yang loyo atau tidak terlibat aktif dalam penanganan pandemi Covid-19 di Aceh. 

Selama ini, hanya terlihat sejumlah SKPA yang terlihat tak kenal lelah dalam mengurus sejumlah persoalan selama pandemi Corona Virus.

"Di bidang kesehatan, Dinkes dan RSUZA cukup luar biasa bekerja melayani semua pasien, bahkan merelakan nyawa mereka sendiri, ini patut kita apresiasi kepada mereka serta seluruh para pekerja kesehatan yang ada di Aceh," ujarnya,” Sabtu, 2 Mei 2020.

Dalam segi penanganan kebutuhan pokok, katanya, masyarakat yang berdampak pandemi Covid-19 adalah Dinas Sosial Aceh juga sudah bekerja luar biasa dalam mendistribusikan paket sembako kepada masyarakat yang berdampak.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Tim Penggerak PKK Provinsi Aceh juga sudah bekerja maksimal dalam mengantarkan paket sembako baik untuk masyarakat berdampak, maupun kepada keluarga para tenaga kesehatan yang bertugas dalam penanganan pasien Covid-19. 

"Ini lagi-lagi perlu dan patut diapresiasi langkah-langkah konkrit yang telah di tempuh oleh Dinsos Aceh dan para penggerak PKK Aceh yang langsung di pimpin oleh ibu Plt Gubernur Aceh,"katanya.

Politisi Partai Aceh ini mengaku kecewa melihat SKPA lainnya yang hanya duduk diam tidak saling bahu membahu menangani persoalan pandemi Covid-19 di Aceh.

Padahal SKPA lain bisa berisiatif agar proses penanganan ini tidak terkesan lamban.

BPBA sendiri, sebut Sulaiman, terkesan mati suri, padahal itu elemen pemerintah yang ditunjuk oleh Plt Gubernur Aceh menjadi garda terdepan dalam upaya penanganan masa masa panik ini.

Menurutnya, banyak pekerjaan yang bisa dibantu jika para kepala SKPA punya inisiatif untuk saling membantu masyarakat.

"Misalnya Dinas Syariat Islam, seharusnya punya planning, masih banyak mesjid yang belum disemprot cairan pembasmi kuman, meunasah-meunasah, dan fasilititas lainnya yang ada kaitannya dengan dinas tersebut agar dibantu," jelasnya.

Begitu juga dayah-dayah di Aceh, seharusnya dibantu oleh dinas terkait untuk proses penyemprotan dan bahkan bisa ditangani secara bersama untuk bantuan masker, pemenuhn kelengkapan alat kesehatan di pos kesehatan yang ada dalam pesantren.

Sedangkan, Dinas Perhubungan bisa memaksimalkan sejumlah pos mudik dengan menyiapkan alat Rapit test, memperketat perbatasan.  

Sementara Distambun Aceh, Dinas Peternakan Aceh, Dinas kehutanan, Dinas ESDM Aceh, apa kontribusi lembaga itu untuk penangan Covid-19 yang sifatnya inisiatif dinas itu sendiri.

“Soal pemotongan anggaran penangan Covid-19 itu bukan inisiatif kepala dinas, itu perintah undang-undang.  Saya rasa tidak ada masalah, kenapa kelihatan pada loyo semua," urainya mantan Ketua DPRK Aceh Besar ini.

Menurutnya, masih SKPA yang perlu melibatkan diri dalam bekerja untuk masyarakat tidak hanya berdiam diri. Meski para kepala SKPA tidak dipilih langsung oleh rakyat, namun gaji para pejabat juga bersumber dari uang rakyat. 

“Saya mendesak Plt Gubernur Aceh agar para kepala SKPA yang tidak aktif  serta terkesan seperti kekurangan vitamin alias ‘lemoh’ dalam bekerja, segera dirumahkan. Masih banyak yang siap menduduki jabatan kadis yang punya inisiatif bekerja. Lalo petimang pangkat kepala dinas lawetnyo, rakyat hana soe pakoe," tutupnya.(re)

iklan sesama guru mari berbagi

Komentar

Loading...