Sombep Dukung MPU Terapkan Hukum Syariah Bagi Play Game

Sombep Dukung MPU Terapkan Hukum Syariah Bagi Play Game
Mudasir, Ketua OKK Sombep

CAKRADUNIA.CO, Meulaboh - Solidaritas Mahasiswa Bela Pendidikan (Sombep) Aceh Barat mendukung penuh  fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh terkait hukum dan dampak game Player Unknown’s Battle Grounds (PUBG) dan sejenisnya yang difatwakan belum lama ini.

Ketua Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) Sombep Aceh Barat, Mudasir kepada cakradunia.co Senin (24/6/19) mengatakan, langkah MPU Aceh mengeluarkan fatwa haram untuk game PUBG sangat tepat, karena sudah sangat meresahkan generasi muda Aceh Barat dan Aceh selama ini.

Permainan PUBG, sebut Mudasir, dapat memicu perilaku radikalisme dan sikap agresif terhadap para pemainnya. Bahkan World Health Organization (WHO) menetapkan kecanduan bermain game sebagai penyakit mental dan juga menurunkan drastis minat belajar karena sudah sangat candu main game dalam waktu yang tak terkendalikan.

“PUBG sangat bahaya dan merusakkan generasi muda Aceh, karena bisa menghabiskan waktu sepanjang hari hanya untuk bermain game dari pada memperkuat literasi atau lebih produktif bagi masa depannya. Kita bisa melihatnya sendiri di warung kopi, warnet, kampus atau ditempat tempat lainnya pemuda pemudi sibuk main game,” urainya.

Selain permainan PUBG, Mudasir juga meminta MPU dapat mempertimbangan dengan game-game lainnya, seperti poker, judi online dan game yang serupa yang kini telah merajalela di Aceh.

Sombep mendesak Pemkab Aceh Barat untuk segera dapat menerapkan fatwa MPU Aceh, agar game PUBG yang dapat merusak mental generasi muda bumi Teuku Umar benar-benar dapat diberangus.

 “Untuk kebaikkan dan keselamatan generasi muda, bila perlu dibuat aturan untuk penerapan hukumnya seperti cambuk. Kami pikir sepatutnya program itu didukung semua pihak yang berfikir cerdas,”kata Mudasir.

Terkait saran penerapan hukum cambuk atas fatwa ulama, tambah Mudasir, tidak perlu tergesa gesa, harus melalui langkah-langkah persuasif dan sosialisasi yang baik kepada warga. Jika dianggap sangat perlu, barulah dibentuk aturan khusus, seperti qanun dan Sombep siap membantunya.

Fitriadilanta

Komentar

Loading...