Pimpinan Dewan Tuding Pemkab Tak Sosialisasikan Qanun

Pimpinan Dewan Tuding Pemkab Tak Sosialisasikan Qanun
Sekda Aceh Barat, Adonis saat mengikuti rapat dengan Banmus DPRK Aceh Barat, Selasa (9/7/2019). Foto/Cakradunia.co/Fitriadilanta

CAKRADUNIA.CO, Meulaboh - Dalam rapat badan musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Barat, Selasa (9/7/19) pimpinan DPRK Usman menuding pihak pemerintah selama ini qanun yang telah disahkan dewan tidak disosialisasikan ke masyarakat

“Seharusnya setiap qanun yang telah menjadi lembaran daerah diteruskan ke masyarakat, agar semua tau isi dari aturan tersebut. Jangan terkesan, semua rancangan qanun daerah sekedar bahas dan disahkan saja. Lalu didiamkan, ini tidak benar,”kata Usman.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua II DPRK Aceh Barat Usman didampingi Wakil Ketua I Samsi Barmi dalam rapat Banmus yang dihadiri Setdakab Adonis mewakili Bupati Ramli.MS

Anggota DPRK Mawardi mengatakan, draf rancangan qanun yang diajukan eksekutif ke ruang sidangnya selama ini terkesan hanya copy paste dari raqan lainnya, tidak ada kearifan lokal yang dimunculkan dalam isinya.

"Kita mau setiap rancangan qanun yang diusulkan ke DPRK ada hal baru yang menarik perhatian. Misalnya kearifan lokal di sektor apa, agar tampil beda dengan daerah lain. Jangan hanya copi paste," ujar politisi PPP tersebut.

Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Aceh Barat, Adonis menanggapi pimpinan DPRK terkait qanun yang tidak disosialisasi, sebelumnya pemerintah aktif melakukan sosialisasi qanun dalam Kabupaten Aceh barat, termasuk hari ini ada kegiatan tersebut di Kecamatan Meurebo.

"Pemkab selalu mensosialisasikan qanun yang telah disahkan, karena itu juga bagian tugas eksekutif untuk mentransfer aturan yang akan diterapkan pada masyarakat," ujarnya.

Menurut Sekwan Mulyadi, SH, dalam tahun 2019 ini, ada enam  rancangan qanun yang telah dibahas dan rencana akan disahkan pada sidang paripurna, Kamis, 11 Juli 2019.

“Selama ini, raqan merupakan usulan eksekutif bukan inisiatif dewan. Maka terkait sosialisasi dikembalikan ke eksekutif, jika DPRK diikut sertakan pasti akan membantu demi kepentingan masyarakat,”kata Mulyadi.

Fitriadilanta

 

Komentar

Loading...