Masa Reses Anggota DPRK Habis, Pimpinan Arahkan Sekwan Cari Celah

Masa Reses Anggota DPRK Habis, Pimpinan Arahkan Sekwan Cari Celah
Pimpinan DPRK Aceh Barat, Samsi dan Usman usai rapat Badan Musyawarah untuk sidang paripurna ke 3 dan 4 tahun 2019, Selasa (9/7/2019).Ist

CAKRADUNIA.CO, Meulaboh – Masa reses anggota DPRK seluruh Indonesia sudah habis. Untuk itu, sekwan tidak dibenarkan menarik dana untuk keperluan tersebut kecuali untuk konsultasi dan bimtek keluar daerah.  

Larangan tersebut berdasarkan surat Mendagri No: 162.I/3031/OTDA tanggal 29 Mei 3019 yang ditujukan kepada Plt. Gubernur Aceh tentang penjelasan terkait permohonan penjelasan masa reses di masa persidangan terakhir DPRD periode 2014-2019

Terkait peraturan Mendagri, Sekwan Aceh Barat, Mulyadi,SH kepada cakradunia.co, Selasa (9/7/19) mengatakan, dalam poin tiga surat Mendagri dijelaskan, pada masa sidang II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2019, pada bulan Mei s/d Agustus 2019, masa reses ditiadakan karena merupakan masa persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPR Aceh masa jabatan 2014-2019 , masa sidang pada September - Desember merupakan sidang pertama anggota DPR baru.

Berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (1) Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi, kabupaten dan kota, masa persidangan pertama dimulai saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPR tanggal 30 September 2014.

Sekwan mengakui, anggaran reses anggota DPRK Aceh Barat tersedia untuk tiga kali rese, yang baru digunakan satu kali, karena terbentur aturan maka Anggaran tersebut tidak lagi ditarik dari kas daerah. 

"Untuk masa reses aturan sudah tidak lagi membenarkan. Namun, kalau kegiatan lain masih mungkin menggunakan anggaran, seperti konsultasi dan bimtek ke luar daerah. Terserah kesepakatan dewan," ujar mantan kadis perpustakaan dan arsip Aceh Barat.

Sementara Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Usman dalam sidang Badan Musyawarah, Selasa (9/7/19) mengharapkan kepada Sekwan untuk mencari kebijakan agar anggota DPRK bisa berkunjung ke luar daerah sebelum atau sesudah sidang paripurna ke tiga dan ke empat.

“Masa jabatan anggota DPRK periode 2014-2019 akan diganti oleh anggota dewan baru, 26 Agustus 2019 mendatang. Maka, tugas wakil rakyat saat ini menyelesaikan agenda yang telah disusun termasuk berkunjung ke luar daerah,” ujarnya

Fitriadilanta

Komentar

Loading...