Kurang Bukti, Banyak Laporan Pidana Pemilu Tak Diproses

Kurang Bukti, Banyak Laporan Pidana Pemilu Tak Diproses

CAKRADUNIA.CO, Banda Aceh - Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh, Fachrul Rizha Yusuf mengatakan selama bulan November 2018  ada 12 laporan pelanggaran yang diadukan ke Panwaslih Aceh. Dari 12 laporan tersebut lima pelanggaran administrasi yang terjadi di daerah.

“Ke-lima kasus tersebut terjadi di Langsa dua, Bireuen satu laporan, Aceh Barat dua dan dugaan pelanggaran kode etik ada tujuh laporan,”kata Fachrul tanpa merinci secara detail.

Menurutnya, tindak pidana pemilu laporannya ada. Namun, tidak ada yang berlanjut ke tahap berikutnya, karena ada sejumlah syarat yang tidak terpenuhi. Karena satu saja syarat tidak terpenuhi, maka tidak bisa dilanjutkan.

"Ada sekitar 51 laporan yang dihentikan karena tidak bisa dikategorikan pelanggaran, karena tidak terpenuhi syarat – syaratnya," ujar Fachrul saat ditemui cakradunia, usai acara diskusi, Jumat (21/12/18) di salah satu cafe di kawasan Batoh, Banda Aceh.

Saat dilaporkan kepada pihak Panwaslih dan diperiksa, tidak ada laporan yang terkait langsung dengan larangan yang diatur dalam undang – undang no 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Panwaslih memberikan batas waktu tiga hari sejak dilaporkan untuk melengkapi  syarat - syarat sesuai Perbawaslu. Ketika tidak terpenuhi, maka Panwaslih harus menghentikan proses penanganan perkara tersebut. Selanjutnya Panwaslih akan mengumumkan kepada publik di papan pengumuman bahwa laporan tersebut tidak dapat diregistrasi.

"Semua hal yang kita lakukan terkait penangganan perkara sudah sesuai dengan UU dan perbawaslu tentang penanganan perkara pemilu dan total penanganan perkaranya itu 14 hari kerja," kata Fachrul.

Selain itu, Fachrul juga mengungkapkan banyak laporan, terutama pengrusakkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak bisa pihaknya teruskan penanganan perkaranya karena pelapor seperti calon anggota legislatif (caleg) tidak bersedia membuat laporan resmi melalui form yang ada. Namun pelapor tetap bersikeras meminta Panwaslih untuk mencari pelaku pengrusakkan.

"Dengan ada laporan lengkap, sebenarnya bukan hanya membantu kerja Panwaslih, akan tetapi laporan yang masuk dan memenuhi syarat formil dan materiil itu sangat membantu upaya penegakan hukum," tutur Fachrul.

Selama ini jika ada kasus pihak Panwaslih Aceh selalu meminta Panwaslih kabupaten/kota untuk mengindetifikasi lebih mendalam proses tersebut untuk terpenuhi semua unsur. Seperti siapa pelakunya, apa yang dirusak, bentuk APKnya seperti apa. Namun yang terjadi banyak pelapor, hanya memberikan pekerjaan rumah (PR) Panwaslih, tapi masih engan memberikan informasi yang lengkap.

"Kita sadar sesuai mandat pengawas pemilu, selain mengawasi, kita juga melakukan pencegahan dan penindakan, untuk itu mari sama sama bahu membahu dalam rangka penegakan hukum," katanya.

Selaku bahagian dari penyelenggara pemilu, Panwaslih optimis  Pemilu 2019 di Aceh akan berjalan lancar. Pilkada yang lalu, sebut Fachrul, menjadi cerminan dan catatan pihaknya dalam bekerja.

Selain itu Panwaslih Aceh dan Panwaslih kabupaten/kota selalu melakukan sosialisi dengan peserta pemilu dan membangun koordinasi dengan semua pihak yang tergabung dalam sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) serta diskusi rutin dengan sejumlah stakeholder.

"Tapi yang harus menjadi penekanan kita adalah penyelenggara pemilu, baik itu pihak KIP dan Panwaslih harus netral dan berintregritas," tutup Fachrul.

Fauzi Cut Syam

selamat jalan BJ Habibie

Komentar

Loading...