Komisi VII DPR Aceh, Gelar RDPU Hukum Keluarga

Komisi VII DPR Aceh, Gelar RDPU Hukum Keluarga
Suasana RDPU Hukum Keluarga oleh Komisi VII DPR Aceh, Kamis 1 Agustus 2019. Foto/Cakradunia.co/SJ

CAKRADUNIA.CO, Banda Aceh - Komisi VII DPR Aceh mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Tentang Hukum Keluarga, Kamis 1 Agustus 2019, di Gedung DPR Aceh, Banda Aceh.

Ketua DPR Aceh, Sulaiman dalam sambutannya mengatakan, Aceh telah diberikan keistimewaan dalam penyelenggaraan Syariat Islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Sementara dibuatnya aturan hukum keluarga bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, kekal, berdasarkan nilai-nilai islami serta memberikan kepastian hukum

Bagi masyarakat Aceh, lanjut Sulaiman mengatur, membina dan melaksanakan hubungan keluarga mempunyai karaktaristik tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dengan Syariat Islam. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan yang sudah ada dan berlaku secara nasional belum mampu mengatur, membina, menjamin hak-hak dan menyelesaikan berbagai persoalan keluarga secara komprehensif di tengah-tengah Masyarakat Aceh

Ia juga menjelaskan, berdasarkan amanat Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, ketentuan lebih lanjut mengenai Pernikahan, Pemutusan Hubungan Pernikahan, dan Warisan (mawaris) dapat diatur dalam Qanun Aceh. Oleh karena itu Pemerintah Aceh merasa perlu membentuk Qanun Aceh Tentang Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) ini, untuk menjamin perlindungan hak bagi Suami, Isteri, dan Anak dalam Keluarga.

"Kita tentu mengetahui bersama bahwa rancangan qanun ini mendapat perhatian secara nasional dan regional. Tentu banyak yang pro dan kontra namun pada hari ini mari sama-sama kita mendengarkan masukan dan pendapat dari masyarakat secara terbuka," katanya.

Ia juga berharap kepada peserta RDPU untuk berpartisipasi penuh memberi masukan secara komprehentif demi kesempurnaan substansi rancangan qanun aceh tentang hukum keluarga.

"Terima kasih juga Kami sampaikan kepada Tim Pembahas Eksekutif, yang telah dengan instens membahas Rancangan Qanun ini," ujarnya.

Rapat dihadiri oleh, Tim Eksekutif Pemerintah Aceh, SKPK terkait, Lembaga Vertikal Aceh, Akademisi, MPU, LSM, Aktivis bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan HAM. Acara yang dimulai dari pukul 10.00 Wib dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VII DPR Aceh, Ghufran Zainal Abidin. (SJ)

Komentar

Loading...