Iskandar Al-Farlaky: Sekda Definitif Sudah Sangat Mendesak

Iskandar Al-Farlaky: Sekda Definitif Sudah Sangat Mendesak
Iskandar Al-Farlaky, anggota F-Partai Aceh

CAKRADUNIA.CO, Banda Aceh – Anggota DPRA, Iskandar Al-Farlaky mengatakan kehadiran sekretaris daerah (Sekda) Aceh yang definitif sangat mendesak, selain terkait dengan dana hibah dan sosial (bansos) APBA 2019 terkendala, juga penting perannya dalam pembahasan APBA 2020.

“Kini sekda Aceh masih dijabat oleh Plt dan masa jabatannya sudah dua kali diperpanjang. Jadi, Sekda harus segera didefinitif untuk memperkuat pemerintah di bidang administrasi,” kata Anggota Komisi I DPRA, Rabu (24/7).

Untuk itu, ia meminta kepada Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah segera berkonsultasi dengan Sekretariat Negara (Sekneg) agar SK Sekda definitif bisa segera turun.Ketiadaan sekda defenitif, sebutnya,  menjadi salah satu alasan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk tidak mencairkan dana hibah dan bansos APBA 2019.

“Tidak adanya sekda definitif juga menjadi salah satu alasan TAPA dalam hal teken-meneken untuk kegiatan hibah seperti bantuan untuk dayah, masjid, balai pengajian, serta jalan yang masuk kewenangan kabupaten/kota nantinya,” ujar Ketua Fraksi Partai Aceh ini tegas.

Seperti diketahui, terhitung sejak 1 Februari 2019, sekda Aceh resmi dijabat Plt Ir Helvizar Ibrahim. Penunjuk Helvizar untuk menggantikan Drs Dermawan MM yang pensiun, 31 Januari 2019. Penunjukkan Helvizar dilakukan karena hingga menjalang berakhirnya masa jabatan Dermawan, Presiden belum menerbitkan SK sekda definitif.

Ketiga nama calon Sekda Aceh tersebut yaitu, M Jafar yang saat ini menjabat asisten I, Taqwallah (Asisten II) dan Kamaruddin Andalah sebagai Asisten III. Nama ketiganya diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kantor Sekretariat Negara pada Desember 2018.

Menurut Iskandar hingga akhir Juli 2019 ini, masih belum jelas siapa nama yang akan ditunjuk menjadi Sekda Aceh terkesan ada pertarungan lobi-lobi dalam penentuan Sekda Aceh tersebut.

“Kesannya seperti ada aroma tarik ulur antara tiga nama itu. Tetapi siapa pun itu harus yang terbaik untuk Aceh, jangan mengantung seperti ini,” ujar Iskandar.

Selaku Ketua TAPA, kata Iskandar, status Sekda Aceh definitif sangat penting, apalagi untuk perihal proses pembahasan anggaran dan memberi pertimbangan TAPA pada sejumlah kegiatan Pemerintahan di Aceh.

“Aceh ini bertabur Plt, mulai dari gubernurnya Plt, Ketua MAA Plt, Ketua Baitul Mal Plt, kepala BPMA Plt, serta Kepala PDPA juga. Sebaiknya kondisi Plt ini harus segera diakhiri agar birokrasi berjalan dengan baik. Sebab, tidak semua kebijakan strategis boleh diambil oleh birokrat yang berstatus Plt,” urai Iskandar Usman seperti dilansir serambinews.com

Sementara, Koordinator Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani juga menyampaikan hal yang sama. Menurutnya,  keberadaan sekda Aceh defenitif dia katakan sangat penting karena hal itu berhubungan dengan layanan birokrasi yang dalam kurun waktu berapa bulan ini mengalami stagnasi (tidak bergerak).

“Sekda Difinitif itu sangat penting, karena ada kebijakan strategis dan berdampak besar tidak dapat dilaksanakan karena berhubungan status jabatan sekda yang tidak definitif,” kata Askhalani, Rabu malam.

Dengan berlarut-larutnya penentuan Sekda Aceh definitif, kata Askhalni, disebabkan adanya tarik ulur kepentingan politik yang cukup kuat, apalagi ketiga calon memiliki karakteristik yang sangat berbeda.  Melihat kondisi sekarang, menunjukkan adanya gesekan politik yang mempengaruhi kenapa upaya mendefinitifkan Sekda berjalan sangat alot dan lama.

“Bila merujuk Perpres Nomor 3 tahun 2018, maka sekda harus segera definitif. Jika itu tidak dilakukan maka pemerintah melanggar aturan dan secara dogma hukum maka perbuatan tersebut akan menimbulkan dampak yang tidak baik, yaitu ketidakpatuhan pemerintah terhadap Perpres tersebut,” tutup Askhalani.(ADV)

Komentar

Loading...