Fraktisi Hukum: 'Kasus' Bupati Erly Diorganisir Elit Politik Simeulue

Fraktisi Hukum: 'Kasus' Bupati Erly Diorganisir Elit Politik Simeulue
Yunus Bidin, M.Hum

CAKRADUNIA.CO,  Meulaboh - Menyikapi demo warga mengatasnamakan Aliansi Gerakan Masyarakat Anti Pejabat Amoral (Gempar) yang melakukan aksi damai beberapa hari lalu didepan gedung DPRK Kabupaten Simeulue terkait polemik video yang diduga kontennya Bupati Erly Hasyim, dituding praktisi hukum kental muatan politis. 

Aksi protes masyarakat Simeulue  yang kemudian direspon cepat oleh anggota DPRK  dengan membetuk  panitia khusus (Pansus) untuk mengivestigasi dan mendalami terkait permasalah tersebut sampai akhirnya mengundang dua kali Bupati Erly ke ruang sidang. Namun, Erly tidak pernah hadir ke gedung dewan.

Praktisi Hukum yang juga akademisi Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, Yunus Bidin. M.Hum kepada cakradunia.co, Sabtu (3/8/19) mengatakan, kasus Bupati Erly Hasyim diduga sangat kental dengan muatan politis.

“Saya melihat kental muatan politis dan sepertinya diorganisir oleh para elit politik dikepulauan tersebut,”kata Yunus.

Menurutnya, semua gerakan disana merupakan upaya pihak-pihak yang tidak senang dengan kepemimpinan Bupati Erly Hasyim selama ini. Gerakan politik itu, tidak mendidik dan kejadian tersebut sesungguhnya sangat disayangkan. Karena pemerintah Kabupaten Simeulue sedang gencar-gencarnya  melakukan berbagai terobosan pembangunan dengan melakukan lobi- lobi dana ke pemerintah pusat 

"Upaya lobi-lobi anggaran ke pemerintah pusat, dilakukan Bupati Erly agar cepat terwujudnya berbagai sektor pembangunan di Simuelu yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kabupaten induk dan kabupaten pemerkarannya lainya, sehingga suatu saat nanti bisa setera dengan mereka,”urai alumni Muhammadyah ini memberi pandangan.

Semestinya, sebut Yunus, para politisi di kepulauan tersebut mendukung  program pemerintah  yang sedang giat-giatnya membangun oleh Bupati Erly Hasyim.  Bukan justru mempersoalkan sesuatu yang  sifatnya, remeh temeh dan belum tentu kebenaranya.

Kentalnya muatan politik dapat terlihat kembali dari cara kerja tim pansus yang terkesan cepat seperti kilat, hanya dalam waktu tiga hari kemudian langsung dianggap cukup lalu menyimpulkannya dengan segera menggelar sidang paripurna sekaligus menyatakan pendapat terhadap masalah tersebut.  

"Jika seperti ini mekanisme kerjanya pansus, maka keberadaan tim tersebut patut dipertanyakan kredibilitas dan legitimasinya," katanya tegas. 

Lebih lanjut Ia menjelaskan, dibentuknya tim pansus sah-sah saja dalam merespon dinamika yang terjadi  dimasyarakat, sebab pansus tersebut merupakan instrument kelengkapan DPRK  bersifat politis sekaligus representasi dari rakyat. Namun, dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya tidak boleh mengenyampingkan prinsip-prinsip dalam hukum baik aspek formil maupun aspek materil. 

Yang  dimaksud Yunus, seperti meminta keterangan atau klarifikasi para pihak  terkait dengan permasalahan tersebut. Mencari siapa yang membuat rekaman dan siapa yang mengedarkan video tersebut. Perlu juga meminta pandangan serta keterangan ahli, baik ahli yang berkaitan dengan IT maupun ahli hukum pidana, sehingga kinerja pansus dapat dipertangungjawabkan dikemudian hari.

“Jadi mekanisme itu semestinya harus dilalui, sehingga dewan bisa mempertangungjawabkan baik secara politik maupun secara hukum dikemudian hari,”tutupnya.

Fitriadilanta

Komentar

Loading...