Fraksi PAN Ingatkan Pemkab Wajib Terapkan Qanun

Fraksi PAN Ingatkan Pemkab Wajib Terapkan Qanun
Ketua Fraksi PAN DPRK Aceh Barat, Said Mahdani

CAKRADUNIA.CO, Meulaboh - Ketua Fraksi Amanat Nasional (PAN) DPRK Aceh Barat, Said Mahdani, SE, MSi.Ak mengingatkan pemkab agar semua qanun yang telah menjadi lembaran daerah harus diterapkan, jangan hanya sebatas dijadikan pajangan semata.

Permintaan itu disampaikan Said Mahdani kepada cakradunia.co, Jum'at (13/7/19) agar qanun difungsikan, sehingga menjadi payung hukum dalam menjalankan roda pemerintahan di Bumi Teuku Umar.

Menurut mantan juru bicara Aceh Monitoring Mission, bukan tanpa alasan. Karena banyak qanun sampai saat ini, tidak diketahui masyarakat mulai dari judul apalagi isinya. Artinya, qanun tersebut tidak sampai pada masyarakat yang seharusnya wajib mereka ketahui.

"Contoh qanun Nomor 14 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Qanun Ternak dan sejumlah Qanun lainnya yang tidak optimal sosialisasi apalagi penerapannya," ujar dosen yang mahir berbahasa Inggris itu prihatin.

Terkait ada enam Rancangan Qanun usulan Eksekutif disahkan DPRK, Kamis kemarin, bagi Fraksi PAN itu jelas karena ada pertimbangan mendalam. F-PAN sebenarnya pesimis sekali, banyak aturan tapi lemahnya penerapan.

Raqan yang disetujui dewan 2019, masing-masing Qanun Perubahan PDAM , karena BUMD tersebut sudah terlilit utang, gaji karyawan dan listrik sudah bertahun belum mampu dilunasi. Pertimbangannya BUMD harus hidup, karena  air bersih kebutuhan masyarakat.

Selain itu, perubahan atas qanun sebelumnya tentang Majelis Pendidikan Daerah (MPD), selama ini lembaga tersebut terkesan hanya sebagai ladang tempat mencari rezeki yang seharusnya wadah itu menjadi motivator kemajuan daerah di sektor pendidikan.

Maka kita upayakan dengan aturan baru BUMD dan MPD bisa lebih maju dan kedepan bisa  lahir lembaga riset pendidikan kedepan,” harap tokoh muda Muhammadiyah itu.

Sorotan Civil Society

Salah seorang warga pedalaman Kecamatan Woyla, Aris Munadi kepada cakradunia.co Jum'at ( 13/7/19 ) mengaku tidak pernah mendengar berita sosialisasi qanun yang dilakukan pemerintah Aceh Barat selama ini. Selama ini, dia merasakan banyak masyarakat hidupnya seperti di daerah tak beraturan.

"Banyak pakaian wanita melanggar syariat, orang merokok di rumah sakit, parkir kendaraan disembarang tempat, orang jual ikan di atas jalan serta binatang ternak bebas melenggang. Ini semua karena tidak berjalan aturan," ujar mahasiswa UTU Meulaboh seperti kesal.

Pemkab menurutnya, jangan hanya membuat aturan, tapi bagaimana mensosialisasikan aturan, rakyat wajib dicerdaskan jangan ada aturan di simpan, seharusnya draf qanun juga diuji publik bukan kongkalikong dengan legeslatif.

Ketua Gerakan Berantas Kemiskinan  (GeBraK)  Aceh Barat,  Nasir Baday juga mendesak  pemerintah  agar mengevaluasi orang yang ditempatkan di PDAM dan MPD.

 “Jangan tiap tahun kemampuan mereka hanya menghabiskan uang rakyat,  hasil kerja selalu  mengecewakan,”katanya.

Adapun rancangan qanun yang disetujui empat Fraksi DPRK dalam penutupan sidang paripurna ke tiga Kamis ( 11/7/19) mencakup berbagai persoalan daerah

Qanun yang disepakati yakni  perubahan atas qanun nomor 8 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi perusahaan daerah air minum Tirta Meulaboh, kemudian qanun tentang pernyataan modal pemerintah kabupaten Aceh barat pada perusahaan air minum Tirta Meulaboh.

Selanjutnya qanun 8 tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja majelis pendidikan daerah kabupaten Aceh barat, berikutnya Raqan tentang kurikulum pendidikan muatan lokal Aceh kabupaten Aceh barat

Sedangkan qanun ke lima yang disetujui tentang perubahan kedua atas qanun kabupaten Aceh Barat Nomor 2 tahun 2010, terkait pemerintahan gampong. Sedangkan qanun terakhir yaitu tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh.

Fitriadilanta

Komentar

Loading...