Dewan-Pemkab Sepakati KUA dan PPAS 2019

Dewan-Pemkab Sepakati KUA dan PPAS 2019
Wakil Ketua DPRK Aceh Barat, Samsi Barmi ketika menandatangani nota kesepahaman KUA dan PPAS tahun 2020 disaksikan Bupati Ramli MS dan Wakil Ketua II Usman (kanan) usai sidang paripurna, Selasa (23/7/19). Ist

 Ketidakhadiran Ketua Dipertanyakan

CAKRADUNIA.CO, Meulaboh - Legislatif dan eksekutif Kabupaten Aceh Barat sepakati pembahasan dan penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2019, Selasa (23/7/19). 

Sidang dipimpin Wakil Ketua, Samsi Barmi didampingi Wakil Ketua Usman dan dihadiri Bupati Ramli MS, Sekda Adonis, SKPK dan staf dilingkungan setdakab Aceh Barat..

Wakil Ketua DPRK Aceh Barat, Usman ditemui usai sidang, Selasa (23/7/19) kepada cakradunia.co mengakui, selama ini dalam sidang paripurna anggota dewan sering ditinggalkan ketua.

"Sering dalam sidang paripurna ketua tak masuk, sempat ada sejumlah anggota dewan protes karena sudah melanggar tata tertib persidangan. Namun, karena ada dua pimpinan hadir, maka sidang paripurna berjalan sebagaimana mestinya," keluh Usman

Bupati Aceh Barat Ramli MS mengapresiasi kinerja legislatif dan eksekutif selama ini, sehingga sidang yang teragenda dapat dilaksanakan dengan baik

"Kami apresiasi hubungan sinergi antara eksekutif dengan legeslatif selama ini akur, semoga keharmonisan yang telah terbangun dapat terus terawat dengan baik demi kemajuan Aceh Barat ke depan," kata Ramli.

Sekwan, Mulyadi mengakui lega setelah dua lembaga negara sepakat menanda tangani empat nota kesepahaman tersebut.

Ke-empat nota tersebut tentang kebijakan umum anggaran (KUA) pendapatan dan belanja kabupaten tahun anggaran 2020, prioritas dan plafon anggaran sementara kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2020.

Kemudian nota kesepahaman tentang perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2019.

Yang terakhir nota kesepahaman tentang perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2019.

"Dulu nota kesepahaman dapat ditanda tangani dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus). Namun, setelah ada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018, maka nota tersebut harus di bawa dalam persidangan," jelasnya

Sidang paripurna keempat dihadiri manyoritas anggota DPRK Aceh Barat dan pekan depan akan dijadwalkan agenda pembahasan APBK perubahan tahun 2019.

Fitriadilanta

Komentar

Loading...