BPJS Akan Bayar Denda Keterlambatan Klaim RSU Cut Nyak Dhien

BPJS Akan Bayar Denda Keterlambatan Klaim RSU Cut Nyak Dhien
Kepala BPJS Kesehatan Meulaboh, Mahmul Ahyar

DPRK: Jangan ada kios dalam kios

CAKRADUNIA.CO, Meulaboh - Terkait klaim Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD ) Cut Nyak Dhien Meulaboh yang belum dilakukan pembayaran sampai bulan Juni 2019, diklarifikasi oleh BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh dan pihaknya berjanji akan membayar denda sesuai aturan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh, Mahmul Ahyar  kepada cakradunia.co melalui WhatsApp, Sabtu malam (20/7/19) mengatakan, sampai saat ini klaim  RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh yang sudah ditagihkan ke BPJS hanya bulan pelayanan sampai April 2019. Sedangkan klaim bulan Mei dan Juni 2019 hingga kini belum diterima pengajuan tagihannya.

"Saya ingin klarifikasi, biar diketahui publik. Nilai penagihan klaim Maret dan April yang masuk ke BPJS rata-rata sekitar Rp 6,5 sampai Rp 7 Milyar. Bukan Rp 7 M sampai Rp 8 Milyar sebagaimana disampaikan kasubbag Humas Rumah Sakit Umum tersebut," urainya.

Klaim bulan pelayanan Maret 2019, katanya, diterima BPJS Kesehatan pada 31 Mei 2019 dan klaim bulan pelayanan April 2019 baru diterima tanggal 26 Juni 2019. Jadi wajar kalau terlambat. 

"Untuk pembayaran klaim pelayanan Maret dan April 2019 masih menunggu antrian pembayaran berdasarkan mekanisme first in first out (FIFO)," kata Mahmul 

Terkait klaim yang sudah jatuh tempo dan belum dibayarkan hingga sekarang,  Ka BPJS Mahmul, berjanji akan membayarkan denda keterlambatannya sesuai pasal 76 perpres 82 tahun 2018, nilainya sebesar 1 persen dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatannya dan sudah direalisasikan untuk klaim bulan pelayanan sebelumnya.

“Kami akan membayar denda klaim yang jatuh tempo, sesuai aturan,”tutupnya.

Ilyas Yusuf F-PAN

Jangan Ada Kios Dalam Kios

Menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh termasuk terlambatnya klaim BPJS Kesehatan yang diajukan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Ilyas Yusuf kepada cakradunia.co Sabtu malam ( 20/7/19 ) mengingatkan manajemen rumah sakit agar ‘jangan ada kios dalam kios’.

Ketika diminta ketegasan apa maksud tamsilan tersebut, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) tersebut mengatakan, kalau sedang mengurus punya rakyat jangan ada bisnis pribadi didalamnya, karena tidak mungkin bisa mensukseskan kedua program yang beda kepentingan.

“Tak mungkilah, sedang mengurus kepentingan rakyat, kita juga mengutamakan kepentingan pribadi. Mana mungkin sukses dua-duanya,”katanya.

Ketika didesak lebih rinci dan dalam apa maksud dari pernyataan tersebut?  Apakah sasarannya ditujukan kepada Direktur RSUD CND dr.Furqansyah.  

“Ya,” jawabnya singkat.

Sementara diminta tanggapan Bupati Aceh Barat melalui Juru Bicara, Amril Nurhihar via WhatsApp. Pesan telah dibaca, namun sampai berita ini diturunkan belum ada balasan. Begitu juga dengan dua anggota DPRK Aceh Barat, H.Mawardi dari Fraksi PPP dan Herliana dari Fraksi Demokrat tidak ada balasan.

Fitriadilanta

 

Komentar

Loading...